JAKARTA(aliansimedia.id) –

Diplomat senior Indonesia, Dino Patti Djalal, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mengurangi frekuensi kunjungan ke luar negeri yang dinilainya sudah melampaui batas kewajaran.

Hal ini dikutip aliansimedia.id, melalui media sosial KPK RI, Wiwi News, pada Senin, 1 Juni 2026, begini kata Ketua Dewan Pembina Foreign Policy Community of Indonesia, dia menilai intensitas perjalanan luar negeri Presiden sejak dilantik tergolong tidak lazim dibandingkan kepala negara lain.

Menurut Dino, sejak menjabat sebagai presiden, Prabowo menghabiskan sekitar satu dari setiap enam hari masa kepemimpinannya untuk melakukan lawatan ke luar negeri.

Ia menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi mengingat besarnya biaya yang harus ditanggung negara, “ini tidak lazim dan berada di luar batas kewajaran,” ujar Dino dalam unggahan media sosialnya yang dikutip pada Minggu (31/5/2026).

Dino menjelaskan, setiap kunjungan Presiden ke luar negeri membutuhkan anggaran besar, mulai dari tim pendahulu, biaya penerbangan, pengamanan, akomodasi hotel, hingga kebutuhan logistik lainnya. Menurutnya, biaya satu kali kunjungan dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Sebagai alternatif, Dino menyarankan pemerintah lebih sering memanfaatkan teknologi komunikasi seperti video conference, telepon, maupun pertemuan virtual dengan para pemimpin dunia. Ia menilai substansi pertemuan bilateral umumnya hanya berlangsung satu hingga dua jam, sementara sebagian besar agenda lainnya bersifat seremonial.

Sebagai contoh, Dino menyebut Presiden Claudia Sheinbaum yang beberapa kali berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melalui sambungan telepon tanpa harus melakukan pertemuan langsung.

Selain itu, ia meminta pemerintah memaksimalkan forum-forum internasional yang memungkinkan banyak pertemuan bilateral dilakukan dalam satu kesempatan sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Dino juga menekankan bahwa misi diplomasi yang bersifat teknis sebaiknya lebih banyak dijalankan oleh Menteri Luar Negeri, Sugiono. Menurutnya, perjalanan Menlu yang hanya didampingi beberapa staf jauh lebih hemat dibandingkan kunjungan Presiden yang melibatkan rombongan besar.

Ia menilai hasil diplomasi yang diperoleh tidak akan berbeda secara signifikan. Sebagai contoh, Dino menyebut mantan Menteri Luar Negeri Indonesia seperti Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi yang kerap menjalankan misi diplomatik secara mandiri tanpa selalu mendampingi Presiden, ungkapnya.(Red)